Jimmi Minta Data Pertanahan dan Perizinan Kutim Terhubung dalam Satu Sistem

JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID – Ketidakselarasan data antarinstansi berpotensi memperpanjang persoalan administrasi wilayah, termasuk sengketa dan tumpang tindih lahan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mendorong pemerintah daerah membangun sistem pendataan terpadu yang menghubungkan informasi kependudukan, pertanahan, serta perizinan usaha.
Jimmi menilai, ketersediaan data yang tersusun dalam satu sistem akan memudahkan pemerintah mengetahui kondisi setiap wilayah secara menyeluruh. Informasi mengenai jumlah penduduk, tingkat kesejahteraan masyarakat, kepemilikan lahan hingga izin pertambangan dan perkebunan dapat menjadi dasar dalam mengambil keputusan.
Ia mengungkapkan, konsep satu data tersebut sebelumnya telah diperkenalkan melalui presentasi program di tingkat provinsi. Sistem berbasis dashboard itu memungkinkan informasi suatu desa ditelusuri secara cepat berdasarkan nama wilayah.
“Dengan sistem seperti itu, kita bisa mengetahui kondisi desa hanya dengan membuka dashboard atau memasukkan nama wilayahnya. Jumlah penduduk sampai data warga miskin juga bisa terlihat,” ujar Jimmi.
Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya terus disibukkan dengan persoalan administrasi yang berulang akibat perbedaan informasi. Data yang saling terhubung diperlukan agar penyelesaian persoalan lahan memiliki dasar yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Jimmi juga menekankan bahwa penerapan sistem tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah. Setiap instansi harus bertanggung jawab memperbarui dan memastikan keakuratan data sesuai kewenangannya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan sistem satu data sehingga pengawasan wilayah dan penyelesaian persoalan administrasi dapat dilakukan lebih efektif.
“Kalau kita ingin persoalan di setiap wilayah bisa diselesaikan, perhatian seharusnya lebih diarahkan pada bagaimana tanah itu dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Jangan sampai persoalan administrasi terus berulang dan tidak pernah tuntas,” tegasnya.
Melalui integrasi data tersebut, Jimmi berharap kepastian administrasi pertanahan dan perizinan di Kutim semakin baik, sehingga pembangunan serta aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan lebih terarah. (Adv/ss)



