AdvetorialDPRD KutimKutai Timur

Serap Aspirasi di Bual-Bual, Akhmad Sulaeman Soroti Keluhan Nelayan Pesisir

JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID., Kutai Timur – Kegiatan reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur terus menggali berbagai persoalan riil di tengah masyarakat. Kali ini, legislator Fraksi Demokrat dari Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Akhmad Sulaeman, menyoroti kondisi masyarakat di wilayah Bual-Bual yang mayoritas menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan kelautan.

Dalam kunjungannya ke kawasan pesisir tersebut, ia mendapati adanya perbedaan kondisi yang cukup kontras antara sektor pertanian dan sektor perikanan tangkap. Warga yang berprofesi sebagai nelayan menyampaikan berbagai keluhan mendasar, terutama terkait distribusi dan pemerataan perhatian serta bantuan dari pemerintah yang dirasakan masih belum berkeadilan.

“Di Bual-Bual itu terdapat 2 kelompok besar yakni pertanian dan nelayan. Bagi kelompok masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan kondisinya cukup miris. Kebanyakan mengeluhkan soal ketidakadilan dalam hal ini bantuan pemerintah,” kata Akhmad Sulaeman saat memaparkan temuan lapangannya pada Rabu (18/11/2026).

Menanggapi keluhan tersebut, politisi dari Dapil 5 Kutim ini menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan dan pembinaan sektor kelautan dan perikanan berada di tingkat pemerintahan yang berbeda, sehingga ruang gerak pihak legislatif kabupaten memiliki batasan administratif.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya selama ini tetap berupaya memberikan solusi konkret melalui berbagai bantuan stimulan di masa lalu.

“Hanya saja kita tidak bisa mengintervensi hal tersebut, karena merupakan wewenang pemerintah provinsi, walaupun sebelumnya kita masih bantu seperti pengadaan mesin kapal, alat tangkap dan sebagainya,” lanjut Akhmad Sulaeman.

Meski terkendala oleh kewenangan lintas sektoral, Akhmad Sulaeman memastikan bahwa pihaknya akan tetap berkoordinasi dan menjembatani aspirasi para nelayan tersebut kepada instansi terkait di tingkat provinsi. Langkah ini diharapkan mampu membuka ruang dialog serta menghadirkan solusi yang adil bagi kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Kutai Timur. (ADV)

Redaksi

Menyajikan berita yang aktual dan terpercaya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button