Eddy Markus Buka Opsi Penegakan Hukum Jika Mediasi Sengketa Lahan Buntu

JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Eddy Markus Palinggi, menilai penyelesaian sengketa lahan masyarakat dengan PT NIKP/Gawi Plantation perlu memiliki kejelasan tahapan dan batas waktu. Jika upaya mediasi tidak mampu menyelesaikan persoalan, ia menyarankan agar perkara tersebut dibawa ke ranah penegakan hukum.
Eddy menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan DPRD Kutim. Ia menilai persoalan perkebunan yang telah berulang kali dibahas selama lebih dari dua tahun harus ditangani secara lebih serius dan terukur. Pembahasan lanjutan, menurutnya, perlu menghasilkan langkah konkret yang dapat dijalankan seluruh pihak, bukan sekadar mengulang persoalan yang sama tanpa kepastian penyelesaian.
Menurutnya, penyelesaian harus dimulai dengan menelusuri sumber persoalan, termasuk pemetaan lahan sengketa, kebun inti, kebun plasma, serta kejelasan administrasi koperasi. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui batas lahan, status penguasaan, dan keterkaitan dengan kewajiban perusahaan sehingga proses penyelesaian tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Kalau saya sendiri menyarankan kalau memang ini tidak bisa ditangani dengan cara mediasi, ini memang lebih baiknya masuk di ranah penegakan hukum,” ujarnya.
Eddy juga mengingatkan agar kesepakatan memasukkan lahan sengketa ke dalam skema plasma tidak justru menimbulkan persoalan baru. Kepastian lokasi dan status lahan harus diperiksa sebelum kesepakatan dijalankan. Ia menilai setiap rencana penyelesaian perlu didukung dokumen dan data lapangan yang dapat diuji bersama, agar masyarakat tidak kembali menghadapi ketidakjelasan setelah kesepakatan dibuat.
“Jangan sampai nanti kita bilang plasma, plasma, begitu mau dicari lahannya enggak ada,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah daerah dan dinas teknis memastikan seluruh data lahan tersedia agar penyelesaian sengketa memberikan kepastian bagi masyarakat maupun perusahaan. Koordinasi antarinstansi juga diharapkan mampu memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak, sekaligus mendorong penyelesaian yang adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Adv/ss)

