AdvetorialDPRD KutimTerkini

Yusri Yusuf Soroti Selisih Data HGU dan IUP, Minta Status Lahan Diperjelas

JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID – Perbedaan luasan Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT MKP menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yusri Yusuf. Ia meminta instansi terkait memberikan penjelasan mengenai status pemanfaatan lahan agar aktivitas perkebunan memiliki kejelasan administrasi dan hukum.

Dalam forum pembahasan bersama pemerintah, Yusri meminta data perizinan ditampilkan kembali untuk memastikan kesesuaian antara luasan izin dan lahan yang telah ditanami. Ia menilai keterbukaan data menjadi dasar penting dalam mengidentifikasi persoalan sekaligus menghindari kesimpulan yang tidak didukung dokumen resmi. Penelusuran tersebut juga perlu melibatkan pihak yang memahami aspek teknis dan legalitas pertanahan.

Data yang dipaparkan menunjukkan HGU sekitar 2.723 hektare, IUP 17.259 hektare, serta lahan tertanam sekitar 4.081 hektare. Perbedaan angka tersebut menjadi dasar bagi Yusri untuk meminta penelusuran lebih lanjut. Ia ingin memastikan penggunaan lahan perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru dalam hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Ia menilai kejelasan status lahan penting, terutama apabila terdapat aktivitas penanaman di wilayah yang belum memiliki kepastian administrasi.

“Luasan IUP kita, luasan IUP yang ditanam, apakah tidak bermasalah dengan masyarakat? Nah, ini jadi permasalahan,” ujarnya.

Yusri berharap evaluasi dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan instansi yang berwenang di bidang perkebunan dan pertanahan. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjelaskan batas kewenangan perizinan, kondisi aktual di lapangan, serta langkah yang perlu dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen dan pemanfaatan lahan.

“Evaluasinya, Bu, bahwa penanaman di luar HGU seperti apa, biar masyarakat juga tidak tertimpa masalah seperti ini,” katanya.

Menurutnya, kejelasan data menjadi langkah awal untuk membangun kepastian bagi perusahaan dan masyarakat. Ia berharap hasil penelusuran dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan, sekaligus mencegah munculnya persoalan serupa yang berpotensi menghambat aktivitas perkebunan dan memicu konflik lahan di kemudian hari. (Adv/ss)

Redaksi

Menyajikan berita yang aktual dan terpercaya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button