Joni Pertanyakan Alur Hak Warga Lewat Koperasi PT NIKP

JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID – Persoalan penyaluran hak masyarakat melalui koperasi menjadi perhatian dalam pembahasan tuntutan warga terhadap PT Nusa Indah Kalimantan Plantations (PT NIKP) atau Gawi Plantations. Joni meminta mekanisme hubungan perusahaan dengan koperasi diperjelas agar masyarakat mengetahui bagaimana hak mereka dikelola dan disalurkan.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni Senin (16/11/2026). Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut tuntutan Aliansi Masyarakat Rantau Pulung Menggugat terhadap aktivitas perkebunan perusahaan di Kecamatan Rantau Pulung.
Joni menilai persoalan yang berkembang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan koperasi, terutama Koperasi Plamasari dan koperasi desa. Ia mempertanyakan bagaimana kedua lembaga tersebut menjalankan perannya dalam hubungan dengan perusahaan, termasuk ketika berkaitan dengan penyaluran dana kepada masyarakat.
“Kalau perusahaan ada urusan uang, biasanya melalui koperasi, bukan langsung kepada masyarakat. Jadi, bagaimana sebenarnya persoalan di Koperasi Plamasari dan koperasi desa ini?” ujarnya.
Menurutnya, mekanisme tersebut perlu dibuka secara jelas karena masyarakat justru dinilai belum mengetahui persoalan yang sedang berkembang. Informasi yang lebih banyak berada di lingkungan koperasi berpotensi membuat warga kesulitan memahami perkembangan hak maupun kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan.
“Jangan sampai masyarakat tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya. Yang memahami justru hanya pihak koperasi,” tegasnya.
Karena itu, Joni berharap pembahasan tidak berhenti pada penjelasan antarlembaga. Ia meminta alur komunikasi dan penyaluran hak masyarakat turut diperjelas agar warga memperoleh informasi yang sama.
Kejelasan tersebut dinilai dapat membantu membangun pemahaman bersama sekaligus menjadi dasar untuk merumuskan penyelesaian tuntutan masyarakat secara lebih terbuka dan terukur. (Adv/ss)

