AdvetorialDPRD KutimKutai Timur

Faizal Rachman Dorong Penataan Data Perkebunan PT NIKP

JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID – Penataan data perkebunan PT. NIKP menjadi perhatian Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman. Ia mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait dan pihak perusahaan memperjelas data lokasi kebun inti maupun plasma agar persoalan lahan dapat dipetakan secara menyeluruh.

Dalam pembahasan PT. NIKP, Faizal menilai kejelasan data spasial diperlukan untuk mengetahui posisi kebun perusahaan, lahan yang telah dialokasikan bagi plasma, serta wilayah yang bersinggungan dengan kawasan transmigrasi dan lahan masyarakat.

Menurutnya, data yang dimiliki masing-masing instansi perlu disandingkan melalui pemetaan terpadu. Dengan begitu, setiap bidang lahan dapat diketahui status dan peruntukannya, sehingga pembahasan persoalan tidak hanya bertumpu pada angka luasan.

Faizal meminta pihak perusahaan menyiapkan titik koordinat kebun inti dan plasma untuk kemudian dipadukan dengan data dari ATR/BPN serta instansi terkait. Hasilnya dapat dituangkan dalam peta overlay yang memperlihatkan batas dan posisi setiap kawasan.

“Yang ingin kita ketahui itu titiknya di mana, kebunnya di mana, dan bagian mana yang masih bermasalah. Kalau petanya sudah jelas, kita bisa melihat persoalannya sekaligus mencari jalan keluarnya,” demikian penekanan Faizal dalam pembahasan tersebut.

Ia juga mengingatkan agar pengawasan tidak hanya diarahkan pada kebun inti. Kewajiban perusahaan terkait penyediaan lahan plasma bagi masyarakat perlu mendapat perhatian yang sama, termasuk memastikan lokasi dan realisasi penanamannya.

Faizal menilai penataan data akan membantu pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan. Sebab, kejelasan lokasi menjadi dasar untuk membandingkan lahan yang telah direalisasikan dengan kewajiban yang harus dipenuhi.

Selain itu, ia meminta data lahan masyarakat dan kawasan transmigrasi turut dimasukkan dalam proses sinkronisasi. Masyarakat yang memiliki keberatan terhadap lokasi tertentu juga perlu dibantu mengumpulkan titik koordinat agar dapat dicocokkan dengan peta instansi dan perusahaan.

“Jadi kita ingin mengetahui peta overlay-nya supaya lebih jelas mana kawasan transmigrasi, mana perkebunan, dan mana lahan masyarakat. Data itu perlu disinkronkan agar persoalannya bisa dilihat secara utuh,” ujarnya.

Melalui penataan data tersebut, Faizal berharap pembahasan mengenai perkebunan PT NIKP dapat ditindaklanjuti berdasarkan informasi lokasi yang jelas. Pemetaan terpadu diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mengidentifikasi persoalan serta menentukan langkah penyelesaian. (Adv/ss)

Redaksi

Menyajikan berita yang aktual dan terpercaya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button