Batas Muara Baru dengan Berau Masih Mengganjal Penataan Desa Persiapan

JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur – Persoalan batas wilayah dengan Kabupaten Berau masih menjadi ganjalan dalam proses penataan desa persiapan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Ketidakjelasan batas administratif tersebut membuat penyelesaian persyaratan pembentukan Desa Muara Baru di Kecamatan Muara Wahau masih memerlukan penanganan lebih lanjut.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Bambang Bagus Wondo Saputro, mengungkapkan bahwa persoalan batas wilayah menjadi salah satu kendala yang belum terselesaikan. Menurutnya, kejelasan batas administratif perlu dipastikan agar proses penataan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai ketentuan.
Selain Muara Baru, Bambang turut menyinggung Desa Jabdan yang juga masuk dalam pembahasan penataan desa persiapan di wilayah pemilihannya. Ia menyebut, proses di wilayah tersebut kemungkinan berkaitan dengan kebijakan moratorium.
“Kalau untuk Jabdan, pilih-pilih saja. Kendalanya mungkin moratorium,” katanya.
Bambang mengakui belum mengikuti secara menyeluruh perkembangan pendampingan dan penyelesaian persyaratan setiap desa persiapan. Meski demikian, ia menilai persoalan administratif dan batas wilayah tetap perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah bersama instansi terkait.
Terkait kendala di Muara Baru, ia menegaskan bahwa persoalan perbatasan dengan Kabupaten Berau masih belum menemukan penyelesaian.
“Untuk Muara Baru kemarin persoalannya batas dengan daerah Berau. Itu yang belum selesai,” ungkap Bambang.
Penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi antarpihak yang berwenang agar tidak menimbulkan ketidakpastian administrasi maupun tumpang tindih kewenangan pemerintahan di kemudian hari.
Penataan desa persiapan diharapkan tidak sekadar menghasilkan pemekaran wilayah administratif, tetapi juga memberikan kepastian pemerintahan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Karena itu, seluruh persyaratan perlu dituntaskan agar proses pembentukan desa dapat berlanjut sesuai peraturan perundang-undangan. (Adv/so1)



