Jimmi Dorong Dashboard Satu Data, Sengketa Lahan Kutim Jangan Terulang

JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID – Persoalan administrasi pertanahan yang berulang di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai membutuhkan pembenahan dari hulu, terutama dalam hal keterpaduan data wilayah. DPRD mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan sistem satu data agar informasi kependudukan, kepemilikan lahan dan perizinan perusahaan dapat terhubung dalam satu platform.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengungkapkan gagasan tersebut sebenarnya sudah pernah diperkenalkan melalui program satu data di tingkat provinsi. Sistem yang dirancang berbentuk dashboard terpadu itu dinilai dapat membantu kepala daerah melihat kondisi wilayah secara lebih menyeluruh.
Melalui sistem tersebut, informasi mengenai jumlah penduduk, kondisi masyarakat, kepemilikan tanah hingga keberadaan aktivitas pertambangan dan perkebunan dapat diakses secara terintegrasi.
“Bayangkan ketika kita membuka data satu desa, seluruh informasinya sudah terlihat. Mulai dari jumlah penduduk, kepemilikan lahan sampai perizinan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Dengan begitu, pemerintah tidak lagi bekerja berdasarkan data yang terpisah-pisah,” kata Jimmi.
Ia menjelaskan, sistem tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih pekerjaan perangkat daerah. Setiap dinas tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pembaruan data sesuai bidang masing-masing, sedangkan dashboard menjadi instrumen pengawasan bagi kepala daerah.
Menurutnya, kepala daerah dan Ketua DPRD juga direncanakan mendapatkan akses untuk melihat perkembangan informasi tersebut. Namun, penerapannya membutuhkan dukungan aktif pemerintah kabupaten dalam melengkapi seluruh data.
Jimmi berharap pemerintah provinsi turut memberikan dukungan, termasuk kemungkinan insentif bagi kabupaten yang berupaya menyelesaikan pendataan wilayah secara menyeluruh.
“Kalau persoalan administrasi terus berulang, masyarakat dan pemerintah akan terus tersandera oleh urusan yang seharusnya bisa dicegah sejak awal. Kita seharusnya sudah berbicara tentang bagaimana tanah dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi dan ekonomi, bukan terus-menerus berkutat pada ketidakjelasan dokumen,” tegasnya.
Ia menilai integrasi data dapat menjadi salah satu langkah pencegahan agar persoalan kepemilikan dan pemanfaatan lahan tidak terus muncul setelah aktivitas usaha berjalan. (Adv/so1)



