Efisiensi Anggaran Pengaruhi Kinerja Pemerintahan Kutim, DPRD Soroti Prioritas Program
Anggota DPRD Kutim Bambang Bagus Wondo Saputro Foto: Istimewa
JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur – Kebijakan efisiensi anggaran sepanjang 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Penyesuaian belanja daerah tersebut berdampak pada ruang gerak perangkat daerah dalam menjalankan program kerja maupun kegiatan pembangunan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Bambang Bagus Wondo Saputro, mengakui bahwa kondisi keuangan daerah turut memengaruhi pelaksanaan tugas dan kinerja perangkat daerah. Menurutnya, kebijakan efisiensi tidak terlepas dari konsekuensi terhadap kegiatan yang telah direncanakan pemerintah.
“Karena kita pahami efisiensi tadi ini berpengaruh pastinya sama kinerja,” ujarnya.
Meski demikian, Bambang menilai penyelenggaraan pemerintahan tetap perlu berjalan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian anggaran harus diimbangi dengan pengaturan program secara cermat agar keterbatasan belanja tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan publik.
Saat dimintai pandangan mengenai pelaksanaan pemerintahan sejauh ini, ia menyebut kondisinya masih berjalan dengan baik meskipun terdapat penyesuaian anggaran.
“Kalau sejauh ini bagus-bagus saja,” kata Bambang.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menentukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran, terutama untuk program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan demikian, kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan kebutuhan pembangunan tetap mendapatkan perhatian di tengah keterbatasan fiskal.
Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program perlu dilakukan secara berkala. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran tetap terarah, sesuai kemampuan keuangan daerah, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Bambang berharap penyesuaian belanja tidak mengurangi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan program yang terukur menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kutim tetap berjalan. (Adv/so1)



