Rumah Produksi Jangan Jadi Perebutan Kewenangan, Disperindag Kutim Dorong Kolaborasi
JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID – Pengembangan Rumah Produksi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menilai fasilitas produksi masyarakat seharusnya tidak menjadi persoalan pembagian kewenangan antarlembaga.
Kepala Bidang Industri Disperindag Kutim, Achmad Dony Erviady, mengatakan setiap perangkat daerah memiliki tugas masing-masing. Namun, ketika program berkaitan dengan produksi masyarakat, koordinasi menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.
Menurutnya, rumah produksi secara substansi berkaitan dengan proses industri. Karena itu, Bidang Industri perlu dilibatkan dalam perencanaan agar fasilitas yang dibangun sesuai dengan kebutuhan produksi.
“Jangan sampai ada ego struktural. Kalau memang tujuannya untuk masyarakat, kita harus duduk bersama dan menentukan apa yang dibutuhkan,” ujar Dony.
Ia menilai pembangunan rumah produksi tidak cukup hanya dilihat dari sisi bangunan. Ada berbagai aspek teknis yang harus diperhitungkan, seperti mesin, listrik, sanitasi, standar produksi, legalitas dan kemampuan pengelola.
Pengalaman Rumah Produksi Teluk Pandan menjadi salah satu bahan evaluasi. Fasilitas tersebut masih ada dan berjalan, tetapi belum mampu menghasilkan produk sesuai standar yang diharapkan.
Dony mengatakan kondisi tersebut bukan untuk menyalahkan pihak tertentu. Sebaliknya, pengalaman tersebut menjadi pelajaran agar program berikutnya diawali dengan kajian.
“Yang penting ke depan jangan sampai anggaran yang sudah dikeluarkan tidak memberikan hasil maksimal,” katanya.
Karena itu, Disperindag mendorong koordinasi dalam rencana pengembangan Rumah Produksi Bersama untuk sejumlah komoditas, seperti gula aren, serat nanas, kakao dan pisang.
Dony berharap kolaborasi tersebut dapat membuat setiap program memiliki tujuan yang jelas dan berkelanjutan. Rumah produksi tidak hanya dibangun, tetapi benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk menghasilkan produk.
Selain meningkatkan kegiatan ekonomi, fasilitas yang dikelola dengan baik juga diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi daerah, termasuk peluang pengembangan pendapatan apabila pengelolaannya memungkinkan. (Adv/Kominfo)
