Benang Kusut Lahan Sawit Kutim Belum Terurai, DPRD Petakan Jalan Keluar

JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID – Tumpang tindih kepentingan dalam pengelolaan lahan perkebunan membuat penyelesaian sejumlah persoalan agraria di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) belum menemukan titik akhir. Persoalan perizinan, status tanah hingga tuntutan masyarakat masih saling berkaitan dan membutuhkan penanganan secara menyeluruh.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengungkapkan pembahasan bersama pihak terkait belum menghasilkan keputusan final. Kompleksitas persoalan muncul karena terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan, masyarakat dan ketentuan administrasi pertanahan yang harus ditelusuri satu per satu.
Persoalan tersebut mencakup perbedaan antara Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU), keberadaan kawasan transmigrasi, perubahan manajemen perusahaan hingga tuntutan masyarakat yang menginginkan kompensasi maupun kebun plasma.
“Persoalannya bukan berdiri sendiri, tetapi saling bertumpuk. Ada urusan perizinan, status lahan, manajemen perusahaan sampai permintaan masyarakat. Kalau tidak dipetakan dengan benar, penyelesaiannya justru bisa menimbulkan persoalan baru,” kata Jimmi.
Menurutnya, DPRD saat ini berupaya mengerucutkan berbagai persoalan tersebut untuk menentukan langkah yang paling memungkinkan dilakukan. Penanganan secara bertahap dinilai lebih tepat dibandingkan memaksakan penyelesaian tanpa dasar yang jelas.
Ia mengakui sudah terdapat gambaran awal mengenai akar permasalahan, tetapi belum cukup untuk memastikan keputusan yang dapat diterapkan.
“Benang merahnya sudah mulai terlihat, tetapi masih kusut. Kita harus mengurai bagian mana yang bisa diselesaikan lebih dahulu, sehingga ada kemajuan nyata dan persoalannya tidak terus menumpuk,” tegasnya.
Jimmi memastikan pembahasan lanjutan masih diperlukan dengan melibatkan instansi terkait. DPRD ingin setiap keputusan nantinya memiliki dasar yang jelas, baik dari sisi regulasi, administrasi maupun kepentingan masyarakat. (Adv/so1)



