Ribuan Keluarga Transmigrasi Terseret Persoalan IUP, DPRD Kutim Cari Kepastian

JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID – Kepastian penguasaan lahan bagi ribuan keluarga transmigrasi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan penanganan lintas kementerian. Persoalan muncul karena kawasan transmigrasi yang telah lama ditempati masyarakat ternyata masih bersinggungan dengan wilayah perizinan perusahaan.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyebut kawasan yang menjadi pembahasan berkaitan dengan sekitar 2.220 kepala keluarga (KK). Persoalan tersebut tidak sederhana karena menyangkut penataan kawasan transmigrasi, perubahan status menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), serta keberadaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan.
Menurutnya, terdapat kebutuhan pelepasan sebagian kawasan transmigrasi untuk menjadi APL yang berkaitan dengan penataan wilayah dan kepentingan aktivitas perusahaan. Namun, keberadaan masyarakat yang sudah lama menempati kawasan tersebut harus menjadi bagian dari pertimbangan.
“Jangan sampai penataan kawasan hanya melihat kepentingan perizinan, sementara masyarakat yang sudah lama tinggal di sana justru tidak mendapatkan kepastian. Status tanah dan dokumen yang dimiliki warga harus ikut diperhatikan,” ujar Jimmi.
Untuk memperjelas persoalan tersebut, Komisi B DPRD Kutim berencana melakukan koordinasi dengan Kementerian Transmigrasi. Langkah ini diperlukan guna memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penataan kawasan serta mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh.
Jimmi menjelaskan, DPRD juga masih menunggu perkembangan peninjauan regulasi perizinan usaha yang sebelumnya disampaikan Dinas Perkebunan diperkirakan mengalami pembaruan menjelang akhir tahun.
Ia menilai penyelesaian persoalan tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah kabupaten apabila menyangkut kewenangan kementerian dan status kawasan.
“Kita perlu mendapatkan kejelasan dari pemerintah pusat. Jangan sampai persoalan administrasi kawasan ini terus menggantung, sementara masyarakat membutuhkan kepastian atas lahan yang sudah lama mereka tempati,” tambahnya.
DPRD berharap koordinasi tersebut dapat membuka jalan bagi penataan kawasan yang lebih jelas tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat transmigrasi. (Adv/So1)



