Ancaman Abrasi Gerus Kebun Warga Pesisir Sandaran, Akhmad Sulaeman Sayangkan Batasan Kewenangan Penanganan

JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID., Kutai Timur – Persoalan abrasi air laut yang kian parah di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Timur mendapat perhatian serius dari legislator. Anggota DPRD Kutim dari Fraksi Demokrat, Akhmad Sulaeman, mengungkapkan keprihatinannya atas dampak abrasi yang mengancam lahan perkebunan warga di sejumlah desa pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar.
Dalam kunjungan kerjanya, politisi yang bertugas di Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat ini mendatangi kawasan pesisir yang meliputi wilayah Susuk Luar, Marukangan, Manubar, hingga Kecamatan Sandaran. Dari hasil peninjauan dan dialog bersama warga setempat, abrasi telah menyebabkan kerusakan parah dan mengikis daratan secara signifikan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.
“Masyarakat di Susuk Luar, Marukangan, Manubar dan Sandaran ini kan wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Nah mereka mengeluhkan terkait abrasi air laut,” kata Akhmad Sulaeman saat memaparkan kondisi di lapangan kepada media pada Rabu (18/11/2026).
Dampak dari pengikisan garis pantai tersebut dirasakan secara nyata oleh para petani setempat. Lahan produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga dilaporkan semakin menyusut akibat tergerus terjangan ombak laut secara terus-menerus.
“Terdapat kebun masyarakat yang sudah ada sejak 10 tahun lalu, sekarang sudah bergerak terdorong ke dalam sekitar 300 meter akibat abrasi,” lanjutnya.
Melihat kondisi daratan yang kian terancam, warga setempat mendesak agar segera dibangun infrastruktur pengaman pantai, seperti dinding laut (sea wall) atau pemecah ombak. Namun, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kutim ini menyayangkan bahwa pihaknya tidak dapat langsung mengeksekusi pembangunan tersebut akibat terbentur aturan pembagian kewenangan pemerintahan yang berlaku.
“Masyarakat di sana meminta agar dibangunkan dinding laut atau pemecah ombak lautnya. Hanya saja lagi dan lagi kewenangan untuk wilayah pesisir ini bukan kewenangan pemerintah kabupaten. Ini yang kita sayangkan, kita ingin bantu keresahan masyarakat tapi aturannya memang tidak mengatur intervensi kita dalam penanganan masalah tersebut,” jelas Akhmad Sulaeman.
Ia memastikan bahwa persoalan krusial ini akan tetap diperjuangkan dengan cara berkoordinasi dan mendorong instansi di tingkat atas yang memiliki kewenangan penuh, agar keselamatan warga serta kelestarian wilayah pesisir Kutai Timur dapat segera mendapatkan perlindungan yang memadai. (ADV)

