DPRD Kutim Jadwalkan Mediasi Lanjutan Terkait Konflik Lahan, Jimmi: Data dan Peta Lokasi Harus Disinkronkan

JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur — Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menegaskan bahwa proses penyelesaian persoalan antara warga dan pihak perusahaan perkebunan masih memerlukan kelengkapan data serta sinkronisasi lintas instansi. Hal tersebut diungkapkannya menyusul langkah mediasi yang tengah ditempuh oleh lembaga legislatif.
Menurut Jimmi, saat ini kedua belah pihak masih berkewajiban melengkapi data pendukung, termasuk peta lokasi lahan serta dokumen resmi dari pihak perusahaan. Guna memastikan keakuratan data tersebut, pihak DPRD berencana memanggil sejumlah dinas terkait.
“Sejauh ini berdasarkan regulasi, kedua belah pihak ini masih harus melengkapi data termasuk peta lokasi lahan dan data dari perusahaan. Nanti juga kita panggil dinas terkait seperti dinas perkebunan, dan ATR-BPN termasuk transmigrasi untuk menyinkronkan data yang ada,” ujar Jimmi saat ditemui (16/11/2026).
Ia menambahkan, agenda mediasi lanjutan juga akan segera dijadwalkan guna mengkaji lebih mendalam terkait legalitas operasional perusahaan, khususnya mengenai ketentuan melakukan aktivitas di tengah proses pengurusan perizinan yang berjalan.
“Nanti tetap ada mediasi lanjutan, untuk mengetahui lebih lanjut boleh tidaknya suatu perusahaan melakukan aktivitas saat masih mengurus perizinan,” lanjutnya.
Terkait status operasional perusahaan, Jimmi menjelaskan bahwa PT NIKP/Gawi Plantations telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUPK) sejak tahun 2007. Berdasarkan izin tersebut, pihak perusahaan diperkenankan untuk beraktivitas sembari merampungkan penyelesaian hak-hak masyarakat. Kendati demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah titik wilayah operasional perusahaan yang berada di dalam kawasan transmigrasi warga.
“Nah PT NIKP/Gawi Plantations ini sendiri punya IUPK sejak 2007, dalam IUPK itu mereka bisa beraktivitas sambil menunggu penyelesaian hak-hak warga. Tapi memang beberapa wilayah operasional perusahaan masih berada dalam wilayah transmigrasi masyarakat,” jelas politisi Fraksi PKS dari Dapil 1 tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Jimmi turut menekankan pentingnya penyelesaian kewajiban krusial, terutama terkait proses pembebasan lahan yang menyangkut hak-hak masyarakat setempat. Berdasarkan komunikasi yang terjalin, pihak korporasi disebut telah menyatakan kesiapannya untuk mematuhi seluruh ketentuan dan kewajiban sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Selain itu hal-hal yang penting antara lain seperti pembebasan lahan yang termasuk dalam hak-hak masyarakat. Perusahaan sendiri siap menjalani kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada,” pungkasnya. (ADV)



