AdvetorialPolitikPolitik

Sayid Anjas Minta PLN Sosialisasikan Pemadaman Listrik

​JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID., Kutai Timur – Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur ​Sayid Anjas, memberikan pandangan terkait keluhan masyarakat mengenai pemadaman aliran listrik yang dilakukan oleh pihak PT PLN (Persero). Di satu sisi, legislatif memandang pemadaman demi agenda pemeliharaan atau perbaikan sebagai hal yang wajar, namun di sisi lain turut menyoroti dampaknya terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perlunya asas keadilan bagi pelanggan.

​Sayid Anjas, menilai bahwa wacana atau tuntutan terkait kompensasi dari PLN sebenarnya merupakan hal yang rasional untuk disuarakan oleh masyarakat. Mengingat konsumen kerap menghadapi sanksi atau pemadaman langsung ketika mengalami keterlambatan dalam membayar kewajiban bulanan.

​”Seharusnya masuk akal juga jika masyarakat menerima kompensasi dari pihak PLN. Karena saat masyarakat terlambat melakukan pembayaran kan juga terkena pemadaman ya,” ungkap politisi Partai Golkar tersebut.

​Kendati demikian, terkait desakan pemanggilan manajemen PLN oleh pihak legislatif, ia menyatakan bahwa langkah tersebut belum mendesak untuk dilakukan saat ini. Berdasarkan informasi yang diterima, pemadaman yang terjadi murni disebabkan oleh adanya kegiatan perbaikan jaringan yang sifatnya teknis dan bertujuan untuk pemulihan jangka panjang.

​”Kalo untuk pemanggilan pihak PLN sejauh ini belum ada, karena informasi yang diterima masyarakat dari PLN adalah bahwa terdapat perbaikan. Sehingga saya rasa ini masih wajar-wajar saja kalo memang alasannya karena sedang ada perbaikan,” jelas beliau.

​Meski demikian, Sayid Anjas menyampaikan keprihatinannya atas kerugian yang dialami oleh para pelaku UMKM akibat terhentinya pasokan listrik secara mendadak. Pihaknya mengingatkan agar PT PLN selalu konsisten memberikan sosialisasi atau pemberitahuan jauh-jauh hari sebelum jadwal pemadaman diberlakukan, sehingga para pelaku usaha dapat mengantisipasi kerugian. Terkait adanya sebagian warga yang mengaku belum menerima informasi tersebut, ia memandangnya sebagai kendala teknis di lapangan.

​”Soal UMKM yang dirugikan ini memang memprihatinkan, maka dari itu sebelum ada pemadaman kan PLN segera memberikan pemberitahuan. Soal ada masyarakat yang belum menerima informasi ini saya rasa itu hal teknis ya,” katanya.

​Sebagai langkah antisipatif ke depan, DPRD Kutai Timur mengimbau kepada masyarakat luas, khususnya para pelaku usaha, agar proaktif memantau setiap pengumuman resmi dan mulai membiasakan diri menyiapkan sumber daya alternatif—seperti genset atau perangkat cadangan daya—guna meminimalisir dampak kerugian saat pemadaman terpaksa dilakukan.

​”Saya rasa masyarakat juga harus bersiap-siap untuk menggunakan cara alternatif saat sudah menerima pemberitahuan pemadaman dari pihak PLN,” himbau beliau. (ADV)

Redaksi

Menyajikan berita yang aktual dan terpercaya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button