AdvetorialDPRD KutimKutai Timur

DPRD Kutim Proyeksi APBD 2027 Turun Jadi Rp5 Triliun

JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur memberikan pandangan kritis terkait proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dari rancangan awal yang sebelumnya diajukan sebesar Rp6,1 triliun, angka tersebut terpaksa dikoreksi turun setelah melalui peninjauan mendalam.

​Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kutai Timur, Sayid Anjas, S.E., M.M., mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah ke depan masih dibayangi ketidakpastian. Oleh karena itu, pihaknya bersikap realistis dalam menetapkan target anggaran agar sesuai dengan kemampuan riil pendapatan daerah.

​”Soal proyeksi APBD Tahun 2027, kita ajukan 6,1 triliun, tapi setelah kita tinjau ulang sepertinya hanya dikisaran 5 triliun-an saja. Kita masih belum bisa terlalu yakin bahwa APBD kita akan baik-baik saja ke depan,” ujar politisi Partai Golkar tersebut pada Jumat (13/11/2026).

​Ia memaparkan, koreksi anggaran ini turut dipengaruhi oleh tren penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, dokumen APBD berada dalam tahap pembahasan Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU). Pihak legislatif menegaskan bahwa angka yang disetujui dalam MoU nantinya akan menyesuaikan dengan proyeksi riil yang ada, yakni di kisaran Rp5 triliun hingga Rp5,1 triliun.

​”Untuk PAD saya kira akan menurun dan sejauh ini kita akan tinjau kembali secara detail. Untuk APBD sendiri saat ini dalam tahap pembahasan MoU, jika memang APBD kita hanya sampai diangka Rp5 triliun atau Rp5,1 triliun maka MoU yang kita ketuk akan sekian dulu,” jelas Sayid Anjas.

​Lebih lanjut, ia tidak menampik bahwa penyusutan nilai APBD ini akan membawa konsekuensi langsung terhadap roda pembangunan di daerah. Efisiensi anggaran berisiko membuat program-program pemerintah kurang maksimal dalam memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat. Penurunan ini salah satunya dipicu oleh melemahnya sektor pertambangan batu bara, di mana profit sharing atau keuntungan bersih yang diperoleh mengalami reduksi dan harus dibagi antara pemerintah provinsi serta kabupaten.

​”Nah, penurunan APBD ini dampaknya ya ke pembangunan tentunya, akan kurang maksimal dampaknya kepada masyarakat. Profit sharing dari sektor batu bara juga berkurang karena untungnya saat ini juga tidak terlalu banyak. Apalagi ini kan pembagian juga, provinsi sekian persen dan kabupaten sekian persen lagi,” paparnya.

​Selain faktor sektor energi, DPRD Kutai Timur juga menyoroti masalah transfer dana dari pusat. Hingga saat ini, Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp1,2 triliun tercatat belum sepenuhnya ditransfer ke kas daerah. Pihak legislatif mendesak agar sisa dana tersebut dapat segera direalisasikan demi kelancaran likuiditas keuangan daerah.

​”DBH kita juga masih 1,2 triliun belum sepenuhnya ditransfer, oleh karena itu kita berharap bisa secepatnya terealisasi,” tegasnya. (ADV)

Redaksi

Menyajikan berita yang aktual dan terpercaya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button