AdvetorialDPRD KutimTerkini

DPRD Temukan Dugaan Kebun Sawit THL Garap Lahan di Luar IUP

JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur – Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menemukan indikasi aktivitas penanaman kelapa sawit PT Tridaya Hutan Lestari (THL) di luar wilayah Izin Usaha Perkebunan (IUP). Temuan tersebut mencakup lahan sekitar 22 hektare yang kini menjadi perhatian DPRD untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada instansi berwenang.

Temuan itu dibahas dalam rapat finalisasi Laporan Hasil Kerja (LHK) verifikasi lapangan pada Selasa (17/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi B, Faizal Rachman, didampingi Hasbollah dan H. Ridwan. Pembahasan difokuskan pada pencocokan hasil pemeriksaan lapangan serta klarifikasi dari organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.

Faizal menjelaskan, indikasi aktivitas perkebunan di luar IUP diketahui melalui penelusuran citra satelit dan pemeriksaan lapangan. Dalam proses klarifikasi, Dinas Perkebunan juga menyampaikan pandangan mengenai dugaan pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saat kita turun ke lapangan memang temuan yang kita dapatkan melalui citra satelit yang ada terdapat aktivitas penanaman sawit oleh PT THL di luar IUP. Tadi telah dikonfirmasi indikasi pelanggarannya oleh Dinas Perkebunan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan,” kata Faizal.

Selain Komisi B, rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta kepolisian sektor setempat. Keterlibatan sejumlah instansi diperlukan untuk memperjelas aspek perizinan, status lahan, dan tindak lanjut atas temuan tersebut.

Berdasarkan pemaparan dalam rapat, area yang terindikasi ditanami sawit di luar IUP itu disebut berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Karena itu, Komisi B memasukkan persoalan kesesuaian kegiatan perkebunan dengan perizinan dan status penguasaan lahan sebagai bagian dari pembahasan finalisasi laporan.

Melalui penyelesaian LHK, Komisi B DPRD Kutim menyiapkan rekomendasi agar temuan tersebut ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan. DPRD berharap pemeriksaan lebih lanjut dapat memberikan kepastian mengenai dugaan pelanggaran sekaligus mendorong kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan dan tata kelola perkebunan. (ADV)

Redaksi

Menyajikan berita yang aktual dan terpercaya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button