Sawah Kaubun Kekurangan Air, Faizal Dorong CSR Perusahaan

JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur – Keterbatasan pasokan air untuk mengairi persawahan di Kecamatan Kaubun menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman. Ia mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu mengatasi kendala pengairan yang dihadapi petani.
Persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang diterima Faizal saat melaksanakan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 5. Menurutnya, kekurangan air berdampak langsung terhadap kebutuhan pengelolaan lahan pertanian, sehingga diperlukan penanganan teknis, termasuk pendalaman dan normalisasi tempat penampungan air.
“Persoalan kendala pertanian sawah di Kaubun ini memang terjadi karena kekurangan pasokan air. Nah, saat reses kemarin saya sampaikan untuk melakukan normalisasi pada tampungan air, ada pendalaman lagi,” ujar Faizal, Selasa (17/11/2026).
Namun, upaya penanganan tersebut menghadapi kendala kewenangan. Faizal menjelaskan, pengelolaan sungai yang menjadi sumber air berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi itu membuat pemerintah kabupaten memiliki keterbatasan dalam melakukan penanganan menggunakan anggaran daerah.
Karena itu, ia menilai diperlukan koordinasi lintas pemerintahan dan dukungan pihak swasta agar kebutuhan petani tetap mendapatkan perhatian. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan ialah kontribusi perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah Kaubun melalui program CSR.
“Ya harapan kita bisa ada bantuan dari perusahaan di kawasan itu melalui CSR misalnya. Nah koordinasinya kan ada melalui Wakil Bupati Kutai Timur, semoga bisa ada ajakan untuk perusahaan ikut berkontribusi di bidang pertanian ini,” pungkas Faizal.
Ia berharap Wakil Bupati Kutim dapat mendorong koordinasi dengan perusahaan-perusahaan terkait. Dengan kolaborasi tersebut, penanganan kebutuhan air persawahan di Kaubun diharapkan dapat menemukan jalan keluar tanpa mengabaikan batas kewenangan pengelolaan sungai. (ADV)



