DPRD Soroti Tumpang Tindih Dokumen Lahan PT THL di Kaliorang, Sebut Pejabat Penerbit Surat Berpotensi Pidana

JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi B, Faizal Rachman menyoroti polemik tumpang tindih dokumen perizinan dan klaim lahan yang melibatkan PT Tridaya Hutan Lestari (THL) di wilayah Kecamatan Kaliorang. Permasalahan ini dinilai menimbulkan kerumitan hukum menyusul kemunculan surat baru di atas lahan yang telah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) resmi sejak belasan tahun lalu.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota DPRD Partai PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5, Faizal Rachman, usai mendalami duduk perkara bersama aparat penegak hukum setempat terkait persoalan klaim lahan yang kerap menghambat penyelesaian kewajiban perusahaan pada Selasa (17/11/2026).
“Soal adanya klaim lahan ini juga merepotkan. Makanya pihak Polsek Kaliorang juga bertanya-tanya, PT Tridaya Hutan Lestari sudah mengantongi izin HGU sejak tahun 2013 kok ada surat lagi yang keluar di tahun 2018,” ujar Faizal dalam keterangannya.
Faizal menilai, penerbitan surat baru di atas kawasan yang telah berstatus HGU sah secara hukum patut dipertanyakan dan diselidiki secara mendalam. Menurutnya, tindakan administratif yang keliru atau tumpang tindih tersebut memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi pihak-pihak yang mengeluarkan kebijakan.
“Ini kan bisa terkena pidana bagi pejabat yang mengeluarkan surat itu,” tegasnya.
Selain menyoroti legalitas dokumen dan potensi pelanggaran hukum oleh oknum pejabat, Faizal juga menyinggung perihal tindak lanjut kesepakatan dengan kepala daerah mengenai alokasi pembukaan lahan plasma bagi masyarakat. Ia meminta agar regulasi dan mekanisme tata ruang yang mendasari kesepakatan tersebut dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
“Di sisi lain soal kesepakatan dengan Bupati Kutai Timur tentang pembukaan lahan plasma, saya juga ingin melihat apakah memang butuh kesepakatan dua belah pihak untuk menentukan tata ruang lahan plasma ini atau pihak Perusahaan saja yang menentukan. Maka saya minta ini untuk dikaji dahulu,” pungkas Politisi Partai PDI Perjuangan tersebut. (ADV)



